Menko Polhukam Bentuk Desk Khusus Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, membentuk Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan akan memicu kekeringan dan kebakaran hutan di berbagai wilayah Indonesia. Pembentukan desk khusus ini diumumkan Budi Gunawan, yang akrab disapa BG, dalam jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2025).

BG menjelaskan bahwa musim kemarau yang akan datang berpotensi menyebabkan kekeringan parah, yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. “Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menimbulkan kerugian lingkungan dan korban jiwa, tetapi juga memiliki dampak geopolitik yang signifikan, terutama karena asapnya dapat melintasi batas negara,” ujarnya. Oleh karena itu, pembentukan desk ini dinilai penting untuk mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan Karhutla secara lebih efektif.

Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla akan bertugas memetakan daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia. “Kami akan mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memiliki risiko tinggi dan menyusun langkah-langkah pencegahan serta penanganan yang tepat,” jelas BG. Selain itu, desk ini juga akan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah.

BG menekankan bahwa penanganan Karhutla harus dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Ini adalah tanggung jawab bersama, dan koordinasi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa upaya kita efektif,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam memantau dan mengatasi kebakaran hutan, seperti penggunaan drone dan satelit untuk mendeteksi titik api secara dini.

Selain aspek teknis, BG juga mengingatkan pentingnya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan Karhutla.

“Masyarakat harus dilibatkan sebagai mitra strategis. Mereka perlu memahami bahaya kebakaran hutan dan bagaimana cara mencegahnya,” katanya. Ia menambahkan bahwa sosialisasi dan pelatihan akan digencarkan, terutama di daerah-daerah rawan kebakaran.

“Kami akan memastikan bahwa semua kebutuhan, mulai dari peralatan hingga tenaga ahli, tersedia secara memadai,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang sengaja membakar hutan untuk kepentingan pribadi.

Dampak kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan dengan negara tetangga. Asap yang dihasilkan dari kebakaran seringkali melintasi batas negara, seperti Singapura dan Malaysia, sehingga menimbulkan ketegangan diplomatik. “Kami tidak ingin kejadian seperti ini terulang. Karena itu Polhukam akan bekerja keras untuk mencegah dan menangani Karhutla dengan sebaik-baiknya,” tegas pgatoto.

Dengan pembentukan Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla ini, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan serta meminimalisir dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial. “Kami berkomitmen untuk melindungi hutan dan lahan kita, serta memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman,” pungkas BG.